Pemerintah Matangkan Rencana Insentif Kendaraan Hybrid, PHEV, dan REEV

Menurut laporan CNN Indonesia, pemerintah saat ini masih menggodok usulan insentif bagi mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), serta range-extended electric vehicle (REEV). Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan bahwa kebijakan tersebut perlu dimatangkan bersama sejumlah kementerian karena berkaitan langsung dengan sektor energi, keuangan, dan kondisi perekonomian nasional.

Pembahasan perumusan insentif ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sarmuji menekankan perlunya mengakomodasi beragam perspektif dari sektor lain sebelum menetapkan skema yang tepat. Selain koordinasi internal pemerintah, Kementerian Perindustrian juga merencanakan audiensi bersama Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko guna mendengarkan aspirasi pelaku industri secara langsung.

Kementerian Perindustrian mengusulkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk PHEV dan REEV produksi dalam negeri guna menekan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite. Sarmuji mengungkapkan bahwa mobil listrik berbasis baterai telah memiliki insentif memadai, sedangkan aturan bagi PHEV dan REEV belum dirumuskan. Bentuk fasilitas nonfiskal yang diusulkan antara lain pembebasan ketentuan ganjil genap di kota-kota besar, penyediaan tempat parkir khusus, dan infrastruktur pengisian daya.