MK Wajibkan Syarat Klaim Dicantumkan di Polis, Industri Asuransi Perketat Tata Kelola

Menurut laporan Kontan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam perkara nomor 25/PUU-XXIV/2026. Melalui putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa polis asuransi wajib memuat persyaratan klaim yang disepakati sejak awal. Perkara ini diajukan oleh Ng Kim Tjoa, penerima manfaat empat polis di PT Prudential Life Assurance dan satu polis di PT Panin Daichi Life atas nama tertanggung Yuliana. Mahkamah menegaskan penanggung tidak lagi dibenarkan menambah atau mengubah ketentuan klaim secara sepihak setelah kontrak diterbitkan.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menilai putusan tersebut berdampak struktural terhadap tata kelola kontrak dan menuntut pengetatan proses underwriting serta revisi templat draf polis. Berdasarkan data Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, aduan konsumen mencapai 3.515 laporan pada 2025, melonjak 76 persen secara tahunan, dengan syarat klaim yang baru dimunculkan sebagai pemicu utama perselisihan. Sementara itu, Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyatakan bahwa Pasal 304 KUHD berfokus pada pertanggungan jiwa sehingga tidak otomatis mewajibkan perubahan seluruh polis asuransi umum. Di sisi lain, Ketua Umum AASI Fauzi Arfan menyambut baik dorongan transparansi akad tersebut, dan PT Prudential Life Assurance menyatakan sedang mempelajari implementasi putusan bersama AAJI serta OJK.