OJK Dorong Perluasan Asuransi Barang Milik Negara Hadapi Risiko Bencana

Menurut laporan Kontan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan bahwa baru 20% barang milik negara yang telah terlindungi asuransi, terkhusus melalui Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan dalam konferensi pers RDK OJK bahwa kondisi tersebut tidak semata-mata diakibatkan oleh kapasitas industri. Tantangan lain mencakup kualitas dan kelengkapan data aset, penentuan aset prioritas berbasis tingkat risiko, ketersediaan anggaran premi, serta koordinasi antar kementerian dan lembaga.

OJK menekankan bahwa perlindungan aset pemerintah pusat dan daerah sangat penting karena wilayah Indonesia rawan bencana. Kerentanan ini terlihat dari bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang berdampak pada 726 objek barang milik negara, dengan total harga pertanggungan sekitar Rp 3,05 triliun dan taksiran kerugian Rp 29,80 miliar. Selain itu, pemantauan pada September mendata ada 30 objek aset negara yang terdampak erupsi 7 gunung berapi dengan nilai pertanggungan sekitar Rp 26,88 miliar.

Terkait pengawasan, OJK memastikan anggota konsorsium memiliki kapasitas keuangan, dukungan reasuransi yang memadai, proses underwriting yang prudent, serta kemampuan menyelesaikan klaim. Ogi Prastomiyono juga menyebut perluasan proteksi aset perlu dijalankan secara bertahap dan berbasis risiko, sejalan dengan penguatan skema pembiayaan risiko bencana pemerintah melalui pooling fund bencana.