OJK Usut Belasan Pialang Ilegal dan Perkuat Regulasi Industri Asuransi

Menurut laporan CNN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mendalami 15 entitas yang diduga beroperasi sebagai pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin usaha hingga Oktober 2026. Dari belasan entitas tersebut, sebanyak empat entitas kini telah dilimpahkan ke penyidik internal OJK untuk proses penyidikan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Kamis, 5 November 2026, bahwa jumlah objek pendalaman ini masih berpeluang bertambah seiring perolehan data baru.

Langkah penertiban ini ditempuh OJK guna memperketat pengawasan serta melindungi masyarakat dari potensi risiko jasa tanpa izin. Selain penegakan hukum, regulator mencatat pemenuhan ketentuan minimum ekuitas tahap pertama telah dicapai oleh 83,45 persen perusahaan asuransi dan reasuransi, serta 79,17 persen pada perusahaan penjaminan hingga 2026.

Kinerja industri perasuransian per September 2026 mencatatkan aset sebesar Rp1.192,84 triliun atau naik 0,98 persen secara tahunan, dengan pendapatan premi asuransi komersial tumbuh 2,61 persen menjadi Rp252,80 triliun. Ketahanan sektor ini juga didorong lewat penerbitan dua ketentuan anyar, yaitu POJK Nomor 18 Tahun 2026 mengenai perhitungan solvabilitas dan POJK Nomor 19 Tahun 2026 terkait integritas pelaporan keuangan.