Pemerintah Perpanjang Bebas PPN Perumahan hingga 2027, Pengembang Berikan Catatan Evaluasi

Menurut laporan detikcom, pemerintah memutuskan memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP untuk sektor perumahan sampai tahun 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pada Rabu, 30 September 2026, bahwa fasilitas bebas pajak penuh berlaku untuk rumah seharga sampai Rp 2 miliar, sementara pembelian properti hingga Rp 5 miliar memperoleh pemotongan bebas pajak sebesar Rp 2 miliar.

Menanggapi kebijakan tersebut pada Sabtu, 3 Oktober 2026, Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono menyambut baik langkah pemerintah dan berharap pembebasan pajak diperpanjang melewati 2027. Menurut Ari, insentif pada hunian bernilai Rp 5 miliar mampu mempercepat laju penjualan properti komersial karena transaksi satu pembeli komersial setara dengan nilai pembelian empat puluh unit rumah subsidi seharga Rp 150 sampai 200 jutaan.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indrasetiawan menginginkan batas harga Rp 5 miliar dievaluasi ulang agar fokus menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Deddy menilai kalangan menengah atas lebih mudah menikmati fasilitas tersebut tanpa syarat rumit seperti Sertifikat Laik Fungsi yang justru wajib dipenuhi pembeli rumah subsidi, meskipun ia tetap berharap kepastian bebas pajak 100 persen terus berlanjut setiap tahun.