Pemerintah Siapkan Kenaikan Batas Gaji KPR Subsidi Maksimal Rp 17 Juta

Menurut laporan detikcom, pemerintah sedang menyiapkan aturan untuk menaikkan batas gaji penerima KPR subsidi menjadi maksimal Rp 17 juta dengan bunga tetap 6 persen. Rencana kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya untuk mendongkrak pasar properti yang sedang lesu, baik pada kategori rumah subsidi maupun rumah komersial. Ketua Umum DPP Apersi Deddy Indrasetiawan mengungkapkan bahwa kelesuan pasar terlihat dari rendahnya realisasi program hunian subsidi menjelang akhir tahun. Menurut Deddy, perluasan kriteria pendapatan akan membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung hingga menengah guna memperoleh bantuan pembiayaan perumahan.

Deddy memaparkan bahwa batasan cicilan KPR biasanya berada di kisaran sepertiga dari total penghasilan, yang berarti sekitar Rp 5 juta-an bagi penerima gaji Rp 17 juta. Besaran kemampuan membayar tersebut membuat masyarakat lebih sanggup membeli unit hunian dengan harga lebih tinggi hingga mencapai Rp 500 juta. Dengan demikian, pelonggaran batas pendapatan ini dapat meningkatkan daya jangkau masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Secara terpisah, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional Muhammad Syawali Pratna menjelaskan bahwa pelemahan daya beli terjadi akibat ketidakpastian kondisi ekonomi dunia. Masyarakat saat ini lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan dan sewa tempat tinggal, sehingga mereka cenderung memilih "wait and see" sebelum membeli properti. Namun, Syawali menilai peluang transaksi penjualan akan meningkat pesat apabila subsidi KPR berbunga 6 persen untuk rumah seharga Rp 500 juta benar-benar dinikmati masyarakat bergaji Rp 17 juta.