Perluasan Asuransi BMN Direncanakan Melibatkan Puluhan Kementerian pada 2027

Menurut laporan Antara, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup menyiapkan penambahan instansi pemerintah yang terlibat dalam asuransi barang milik negara berbasis skema dana bersama bencana. Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menerangkan dalam acara temu media Kementerian Keuangan 2026 di Bogor, Jawa Barat, bahwa kepesertaan diproyeksikan bertambah pada 2027 dengan keterlibatan sekitar lebih dari 20 kementerian. Untuk tahun 2026, jumlah peserta tetap tiga kementerian, dengan penekanan pada peningkatan rasio pertanggungan aset.

Langkah perlindungan ini didukung pemanfaatan hasil investasi dana abadi kebencanaan sebesar Rp8,3 triliun yang dikelola lembaga tersebut. Program perlindungan aset yang dimulai sejak 2025 telah diikuti oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk Kompleks Istana Kepresidenan, Kementerian Agama untuk madrasah dan sekolah keagamaan, serta Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit umum daerah. Skema transfer risiko telah dipraktikkan saat bencana melanda Sumatera, di mana BPDLH membayarkan premi sehingga pencairan klaim dapat dimanfaatkan langsung guna rehabilitasi dan rekonstruksi fisik. Rencana pengembangan ke depan juga menyasar aset infrastruktur publik seperti jembatan, jalan raya, serta pelabuhan.