OJK Dorong Percepatan Asuransi BMN Menghadapi Risiko Bencana Alam

Menurut laporan Warta Ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa baru sekitar 20% barang milik negara (BMN) yang memiliki proteksi asuransi. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan hal tersebut dalam forum di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. OJK mendorong percepatan perlindungan bertahap terhadap aset pemerintah pusat maupun daerah guna menekan potensi beban keuangan negara akibat bencana alam.

Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa posisi Indonesia di Cincin Api Pasifik menimbulkan kerentanan tinggi terhadap bencana seperti kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Skema asuransi dinilai penting agar beban finansial kerusakan aset tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah atau masyarakat, melainkan dialihkan sebagian ke perusahaan asuransi. OJK juga berharap cakupan konsorsium risiko gempa MAIPARK bisa diperluas ke berbagai bencana lain demi memperkecil celah proteksi.

Urgensi proteksi ini terlihat dari gempa bumi magnitudo 7,0 di utara Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan 726 objek BMN bernilai pertanggungan sekitar Rp3,05 triliun dengan estimasi kerugian Rp29,80 miliar. Selain itu, aktivitas tujuh gunung berapi hingga September 2026 berdampak pada 30 objek BMN dengan total nilai pertanggungan sekitar Rp26,88 miliar.