OJK Matangkan Regulasi Program Penjaminan Polis untuk Industri Asuransi

Menurut laporan Warta Ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan sedang menyusun ketentuan pelaksanaan Program Penjaminan Polis. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan dalam forum di Jakarta bahwa aturan ini ditargetkan tuntas paling lambat Januari 2028, dengan peluang aktivasi pada 2027 bila persiapan selesai lebih cepat. Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Penyusunan payung hukum berjalan secara paralel melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan OJK, dan Peraturan LPS. Nantinya, perusahaan asuransi yang berpartisipasi akan dikenakan kewajiban membayar iuran awal serta iuran berkala, walaupun besaran nominalnya masih dalam proses perumusan dan belum ditentukan. Regulator juga masih mengkaji mekanisme kepesertaan, apakah akan diterapkan serentak untuk semua perusahaan atau secara bertahap.

Dalam rancangan aturan yang masih dibahas, OJK mengusulkan syarat kondisi keuangan sehat bagi peserta dengan tingkat risk-based capital di atas 120%. Selain itu, terdapat usulan batas nilai penjaminan senilai Rp500 juta per polis per kelompok pemegang polis. Ogi Prastomiyono menegaskan batasan nominal tersebut belum berstatus final karena masih mempertimbangkan nasabah yang memiliki lebih dari satu polis.