OJK Rilis Peta Jalan Berkelanjutan dan Sediakan Insentif Modal Sektor PPDP

Menurut laporan CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan panduan arah pembiayaan ramah lingkungan teranyar untuk lingkup perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun periode 2026 hingga 2030 di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa sektor tersebut mengemban dua peran kunci, yakni sebagai penanggung risiko proyek hijau dan penyedia modal melalui instrumen pembiayaan berkelanjutan.

Guna mendorong peralihan dana ke sektor hijau, OJK menyiapkan aturan berupa kelonggaran perhitungan tingkat solvabilitas. Ogi Prastomiyono menerangkan bahwa pelaku industri yang membeli instrumen berwawasan lingkungan akan "mendapatkan insentif keringanan di dalam perhitungan risk-based capitalnya (RBC)". Stimulus ini diberikan mengingat instrumen hijau belum menjadi penempatan utama. Merujuk data 2024, porsi investasi terbesar masih berada pada Surat Berharga Negara, yaitu senilai Rp741,30 triliun atau 46,86% di sektor perasuransian, Rp15,66 triliun atau 52,85% pada lembaga penjamin, serta Rp136,57 triliun atau 36,77% pada dana pensiun.

Langkah ini diambil seiring ancaman perubahan iklim yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Berdasarkan The Global Risks Report 2025, cuaca ekstrem menjadi risiko terbesar dalam kurun 10 tahun ke depan, di mana lima dari 10 ancaman global teratas berkaitan dengan lingkungan. Kondisi ini mendesak bagi Indonesia, yang menurut The World Risk Report 2024 memiliki tingkat risiko bencana tertinggi kedua di dunia setelah Filipina.